JAKARTA — Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta aparat penegak hukum menghentikan
praktik kriminalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi korban
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Data pengaduan Komnas Perempuan dari 2011 hingga Juni 2013 menunjukkan bahwa 60
persen korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kriminalisasi, 10 persen
diantaranya dikriminalkan melalui Undang-undang penghapusan kekerasan di dalam
rumah tangga (UU PKDRT).
Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati kepada VOA mengatakan UU No. 23/2004
tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga seharusnya dapat melindungi
perempuan dan anak, yang merupakan pihak yang paling rentan di dalam rumah.
Kenyataannya, undang-undang tersebut justru malah kerap digunakan aparat
penegak hukum untuk mengkriminalkan perempuan korban, ujarnya.
Menurutnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap diperlakukan sebagaimana
kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan
perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan
pengumpulan saksi serta alat bukti.
Oleh karena itu, tambahnya ketika terjadi pelaporan balik oleh pihak suami yang
sebelumnya telah melakukan kekerasan, aparat meletakkan posisi perempuan korban
justru sebagai pelaku kekerasan tanpa mengindahkan fakta kekerasan gender dalam
relasi rumah tangga.
“Ketika terjadi kekerasan yang memuncak, ada perlawanan dari istri maka istri
ini juga dilaporkan oleh suaminya ke kepolisian. Nah, kepolisian hanya melihat
dan ini hampir disemua institusi penegak hukum, analisanya hanyalah analisa
hukum. Nah kalau ini diproses secara hukum maka dia (istri) bisa menjadi
tersangka, terdakwa dan terpidana. Sementara di dalam latar belakangnya dia
sebagai korban bukan pelaku. Ini kemudian hak korban diletakkan dimana? Ini
yang tidak berjalan sehingga menghambat pemulihan,” ujarnya akhir pekan lalu.
Sepanjang 2012 saja, tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66
persen dari kasus yang ditangani. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus
tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen
kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah
marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan
perkawinan.
Untuk itu, Komnas Perempuan meminta pimpinan institusi dan aparat penegak hukum
berkomitmen untuk segera menghentikan praktik kriminalisasi korban dan
berpegang teguh bahwa KDRT adalah kejahatan kemanusiaan.
“Dengan cara segera berkoordinasi ketika institusi penegak hukum itu untuk
dalam proses menghentikan kriminalisasi. Yang kedua memasukkan di dalam SOP
(prosedur operasi standar) penanganan perkara mekanisme analisasi sosial dan
analisasi gender yang menjadi pertimbangan utama dalam penanganan
kasus-kasus KDRT,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Penanganan Masalah Sosial Perempuan dari
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasan mengakui
bahwa memang kebijakan yang ada saat ini belum maksimal memberikan perlindungan
terhadap perempuan.
“Kadang-kadang kebijakan itu tidak ada manfaantnya untuk perempuan itu sendiri
makanya kita anggap masih diskriminatif, belum terpenuhi kebutuhan perempuan,”
ujarnya.
See more at:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar