Linayati
Lestari, MA, Akademisi UNRIKA
Pesta rakyat Indonesia yang dilaksanakan setiap
lima tahun sekali dengan agenda memilih para wakil rakyat (DPR dan DPD) dan
setelah tahun 2004 ditambah dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara
langsung pada 2009 tak terasa 2014 akan kembali dilaksanakan. Beberapa Pemilu
sebelumnyamemangberjalan dengan cukup baik walaupun masih banyak hal-hal yang
perlu dievaluasi agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 nanti lebih baik lagi.
Melihat perjalanan Pemilu terutama pasca reformasi memang banyak memunculkan hal
baru baik dari segi teknis pelaksanaan maupun isu-isu yang berkembang pada
kurun waktu 1999-2013 termasuk juga dengan banyaknya partai yang bermunculan
dan dikenal dengan multipartai.
Berbagai macam isu yang menjadi perbincangan
dari awal Pemilu pasca reformasi diantaranya adalah banyaknya partai, calon
independen bagi calon presiden dan wakil presiden, keterwakilan perempuan dalam
bidang politik, dan isu-isu yang selalu bergulir baik yang sudah terselesaikan
dengan solusi bijak ataupun yang belum selesai sampai Pemilu 2009 sehingga
menjadi pekerjaan rumah untuk dimana harapannya sudah terselesaikan pada Pemilu
2014 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Salah satu isu yang bergulir cukup
hangat menjadi topik diskusi dan perdebatan di elit politik adalah keterwakilan
perempuan dalam bidang politik baik di partai politik maupun di parlemen.
Isu keterwakilan perempuan di bidang politik
sebenarnya pada pemilu 2009 lalu diharapkan dapat menjadi titik awal untuk
mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan di bidang politik dengan
menerapkan kebijakan Affimative Action baik di dalam Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politikdan Undang-undang Nomor 10 Tahun tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerahyang memberikan perlakuan khusus dengan kouta 30% (tiga
puluh per seratus) bagi perempuan sebagai langkah awal untuk mendorong
keterwakilan perempuan di bidang politik menuju arah yang setara dan
berkeadilan.
Namun disayangkan pada perjalananya kebijakan
Affirmative Action ini “dianulir” secara tidak langsung melalui putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor Keputusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan
berlakunya Pasal 214 Huruf a,b,c,d, dan e dimana ketentuan Pasal 214 Huruf a,b,c,d,
dan e ini yang pada intinya adalah membatalkan penggunaan nomor urut dalam
penentuan calon legislatif terpilih melainkan dengan berdasarkan suara
terbanyak sehingga dengan pembatalan tersebut secara otomatis zipper system
yang berdasarkan nomor urut untuk menentukan posisi perempuan tidak dapat
dijalankan.
Pada perjalanannya memang putusan ini menjadi
perdebatan yang baik oleh pihak yang pro maupun kontra terhadap putusan ini,
namun jika kita berpikir perlakuan khusus bagi perempuan dengan memberikan kouta
30% bukan dikatakan hal yang memanjakan bagi kaum perempuan itu sendiri, patut
dipahami bahwa kondisi politik di Indonesia masih sangat maskulin yang
menimbulkan bias genderbagi kaum perempuan dan patut dipahami sebenarnya
kebijakan khusus bagi perempuan ini tidak bertentangan dengan esensi demokratis
bahkan dapat dikatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindakan ideologis dalam
perwujudan kesetaraan dan keadilan genderdi Indonesia.
Terlepas telah terhambatnya beberapa kali upaya
untuk mendorong keterwakilan perempuan di bidang politik, maka sebaiknya kita
perlu melihat sebenarnya hal apa yang menjadikan keterwakilan perempuan itu
menjadi hal yang penting diperjuangkan di sistem politik Indonesia (terutama di
era reformasi) terutama melalui partai politik. Alasan sederhana yang
menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dapat ditingkatkan melalui partai
politik karena jika kita melihat beberapa fungsi dari partai politik antara
lain partai politik merupakan sarana komunikasi politik dan rekrutmen politik yang
dengan dua fungsi tersebut dapat mendorong peningkatan keterwakilan perempuan
di bidang politik.
Maka dari itu tulisan ini akan berupaya untuk
meilhat seberapa penting keterwakilan perempuan di dalam partai politik
yang bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi di partai politik sebagai langkah
awal dalam mewujudkan tatanan demokrasi yang baik di Indonesia karena hanya
dengan melalui partai politik yang merupakan lembaga politik formal,
keterwakilan perempuan akan meningkat secara signifikan.
Fungsi yang ada tentang partai politik ketika
berbicara tentang keterwakilan perempuan adalah mengenai fungsi partai politik
sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Hal ini menjadi perhatian yang menarik dari fungsi ini adalah memperhatikan
kesetaraan dan keadilan gender dimana dapat diartikan bahwa partai politik di
Indonesia sangat bias gender terutama dalam hal rekrutmen politiknya atau
rekrutmen anggotanya.
Ketika berbicara adanya bias gender dalam partai
politik Indonesia juga berhubungan dengan nuansa perpolitikan Indonesia selama
ini, fakta menunjukan bahwa sebenarnya partai sejak berdiri sampai dengan
sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sangat
bias gender terutama jargon-jargon yang sangat mendiskreditkan perempuan dalam
bidang politik. Beberapa jargon yang dapat dicontohkan dengan maksudnya
masing-masing antara lain:
Pertama, Jargon ”pemimpin harus laki-laki”
sangat terasa di dunia politik. Indikasi rendahnya partisipasi perempuan
dalam politik, dapat dilihat dari data CETRO tahun 2009, di mana, keterwakilan
perempuan dalam politik khususnya dalam parlemen masih berada di bawah angka
30%. Untuk DPR RI, angka partisipasi perempuan baru mencapai 11, 82%, DPD
21,1%, DPRD I 10% dan DPR II 8%. Sementara berdasarkan data Kementerian Negara
Pemberdayaan RI, perempuan yang menjabateselon I barumencapai 9,77% daneselon
II sebesar 6,71%.
Dilihat dari tingkat keterwakilan
perempuan yang memimpin departemen dalam Kabinet SBY pun jauh dari harapan
yaitu hanya 4 orang. Juga, secara global, representasi perempuan di dunia di
bidang politik juga sangat rendah, sebagai data dari 150 negara anggota PBB
hanya 6 negara yang memiliki pemimpin eksekutif berjenis kelamin perempuan.
Bahkan juga ada jargon yang menyatakan bahwa “laki-laki itu ekor dan perempuan
hanya sebagai pengekor” sebagai penguat dari jargon sebelumnya.
Kedua, Jargon lainnya adalah “perempuan tidak
perlu berpolitik” dinyatakan bahwa perempuan itu lemah lembut dan halus
sehingga dianggap perempuan tidak perlu ke kancah politik karena politik penuh
dengan intrik, aroma “kecurangan” konspirasi dan hal-hal yang kejam dimana
hal-hal tersebut diindentikan dengan maskulinitas dan hanya menjadi wilayah
laki-laki untuk berpoltik sehingga jargon ini lebih menguntungkan laki-laki
untuk mendominasi politik di Indonesia.Padahal jika kita lihat Pasal 27
Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap warga negara
memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan di dalam pemerintahan sehingga
tidak seharusnya ada diskriminasi dalam bidang politik. Tentunya jargon ini
tidak relevan dan jargon ini lahir juga diakibatkan budaya patriakhi yang masih
berakar cukup kuat di Indonesia.
Ketiga, Jargon “perempuan sebagai perhiasan
politik” di bidang politik jargon ini sangat efektif berjalan dan perempuan
hanya dianggap tidak ubahnya seperti perhiasan yang ditata dan dipajang untuk
menarik perhatian seperti contoh ketika kampanye partai politik,
perempuan-perempuan yang seksi dan cantik (kebanyakan artis dan selebritis)
dijadikan pajangan dan penambah gairah dengan harapan dapat mendongkrak
perolehan suara khusunya dari kaum muda.Sedangakan di parlemen, perempuan hanya
sebatas pajangan untuk menunjukan adanya keterwakilan perempuan di parlemen,
hal ini terlihat ketika perempuan di parlemen hanya dijadikan untuk memenuhi
kourum dalam voting, tetapi perempuan tidak berperan sebagai pengambil peran
yang lebih besar sebagi pengambil kebijakan dan keputusan.
Dan keempat, jargon terakhir adalah “dunia
politik, dunianya maskulin”. Jargon ini merupakan upaya untuk
memarjinalisasikan perempuan di ranah dan ruang politik. Agresivitas maskulin
di dunia politik telah mengakibatkan sempitnya ruang gerak perempuan dan
semakin terpojoknya perempuan dalam arena politik.
Melihat beberapa jargon yang diutarakan diatas
terlihat bahwa sebenarnya permasalahan politik Indonesia yang memang masih
sangat bias gender sehingga perlu disiasati dengan upaya mendorong keterwakilan
perempuan di bidang politik melalui jalur partai sebagai media utamanya.
See more at:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar