Rabu, 27 November 2013

Respond "Relasi Gender dalam Agama Buddha" oleh Ati Puspita.

RESPONDING PAPER
Relasi Gender dalam Agama Buddha
Disusun untuk Memenuhi Syarat pada Matakuliah Relasi Gender dalam Agama-Agama
Dosen pembimbing : Hj. Siti Nadroh, MA


Oleh : Ati Puspita
(1111032100055)

JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2013

Dalam agama Buddha, konsep keadilan gender secara tersirat terdapat dalam kitab Tripitaka. Didalam Sigalavada Sutta, Sang  Gotama telah memaparkan patokan bagi umat Buddha untuk melaksanakan pergaulan dengan umat manusia yang berbeda kelompok, kedudukan dan perannya.[1]
Kemuliaan seseorang tidak berasal pada kelahirannya yang berjenis kelamin atau dari keturunan (kasta) tertentu, melainkan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan. Ritual-ritual persembahan atau pengorbanan tidak dapat menyucikan batin dan membebaskan seseorang dari samsara; oleh karenanya, salah satu keyakinan yang mendiskreditkan perempuan karena dianggap tidak dapat menyucikan orang tuanya setelah mereka meninggal adalah tidak benar. Buddha menegaskan potensi pencapaian spiritual yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan asal tekun melatih diri dengan menyempurnakan: Sila (moralitas), Samadhi (konsentrasi), dan Pañña (kebijaksanaan). Tidak ada bias gender atau seksisme dalam ‘ajaran Buddha yang fundamental dan universal. Setelah Buddha meninggal timbul pandangan bahwa kelahiran sebagai perempuan lebih rendah karena karma buruk telah hilang sebelumnya. Jadi ada anggapan bahwa sampai saat ini kelahiran sebagai perempuan sebagai karma buruk masa lampau dibanding kelahiran sebagai laki-laki. Dikitab Jataka Pali (cerita kehidupan Buddha Gotama saat menjadi Bhodisatwa) Bhodisatwa tidak pernah terlahir sebagai perempuan, padahal sebagai hewan ada dalam cerita tersebut.[2]
Anggapan dilahirkan sebagai perempuan lebih rendah mungkin karena desakan kaum Brahmanisme pada saat itu semakin kuat (sekitar abad ke-3 sM). Apalagi ditambah dengan anggapan bahwa Buddha haruslah seorang laki-laki sehingga saat ini masih ada sebagian kecil umat Buddha yang menganggap kelahiran sebagai wanita adalah lebih rendah, padahal perempuan juga bisa mencapai nirwana atau setara dengan Buddha. Pendapat lain adalah Setelah Buddha mangkat (Parinibbana), status perempuan mengalami kemerosotan lagi. Perkembangan Buddhisme belakangan, terutama sejak munculnya sekte-sekte, telah melahirkan pandangan-pandangan negatif terhadap perempuan yang bertentangan dengan semangat ajaran Buddha yang egaliter. Sifat non-egaliter dalam agama Buddha muncul karena pengaruh Hindu dan Konfusianisme, serta kepercayaan-kepercayaan lokal yang patrtiarkis. Diskriminasi selanjutnya adalah terhadap Bhikuni, yaitu hilangnya hak perempuan untuk ditahbiskan menjadi bikhuni.[3]
Dikatakan sejak awal kemunculan Sangha perempuan, Sangha Bhiku akan berkurang umurnya (menjadi setengahnya dari 1000 tahun menjadi 500 tahun). Namun kenyataannya Sangha Mahayana hingga saat ini mempunyai Bhikuni tetap dan bahkan salah satu Bhikuninya amat dihormati.[4]
Setelah kematian Buddha, ucapan-ucapan beliau belum ditulis. Hanya diturunkan melalui ucapan-ucapan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga memungkinkan adanya penafsiran-penafsiran atau tambahan-tambahan di dalam kitab suci Tripitaka. Tripitaka Pali (Therawada) ditulis empat abad setelah kematian Buddha sehingga ada kemungkinan tidak sama persis seperti yang Buddha katakan. Begitu pula Tripitaka Cina (Mahayana) dan sutra-sutra tambahan dibuat beberapa abad setelah kematian Buddha. Namun demikian, bagi umat Buddha hal tersebut tidak menjadi masalah karena ajaran Buddha perlu dilaksanakan untuk dibuktikan bukan menerima mentah-mentah isi kitab suci. Saatnya kita mulai berpikir lebih kritis dan memandang biksuni sama ketika kita memandang biksu. Penghormatan seseorang terhadap biksuni juga harus sama dengan penghormatannya terhadap biksu. Cerita penolakan Buddha sebanyak tiga kali terhadap ibu tirinya yang ingin ditahbiskan menjadi bikkhuni. Akhirnya Buddha menerima bhikkhuni dengan syarat delapan garu dhamma.
Delapan garu dhamma atau delapan aturan keras bagi bhikkhuni, dua diantaranya adalah:
Ø  Seorang bhikkhuni, walaupun sudah menjalankan sampai 100 tahun kebiksuniannya Harus menyapa dengan hormat terhadap seorang bhikkhu walaupun bhikkhu tersebut baru sehari menjadi biksu.
Ø  Seorang bhikkhuni tidak diperbolehkan untuk menasehati seorang bhikkhu, namun seorang bhikkhu boleh menasehati seorang bhikkhuni.
Dalam teks Therawada sendiri (Tripitaka Pali) dikatakan bahwa Buddha adalah orang yang tercerahkan yang mencapai nibbana (nirwana), yaitu terbebas dari keserakahan (lobha), kebencian (dosa) dan ketidaktahuan/kebodohan batin (moha). Bahkan di Tripitaka Pali banyak disebutkan bahwa perempuan juga bisa mencapai pencerahan. Jadi sangat tidak masuk akal jika dikatakan bahwa perempuan tidak bisa menjadi Buddha. Pemikiran inilah yang kemudian berkembang di dalam pemikiran buddhisme tradisi Mahayana sehingga ada konsep Buddha wanita.[5]
Dalam bidang bermasyarakat, Sang Buddha tidak membedakan peran serta laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai peran yang setara dan adil. Seperti juga laki-laki seorang perempuan juga dapat menjadi majikan, atasan atau guru (Brahmana) sesuai dengan khotbah Sang Buddha.  Mengacu pada perkembangan Buddha Dharma 2555 tahun yang lalu, pemberdayaan dan kemitrasejaajaran perempuan telah diperjuangkan dan ditumbuh kembangkan oleh Sang Buddha. Hal ini dapat dikaji dari kisah-kisah siswa Buddha yang sebagian adalah perempuan dan diterangkan pula bahwa perempuan membawa peran penting dalam perkembangan agama Buddha.[6]
Dalam Buddha Mahayana terdapat berbagai macam tradisi-tradisi kecil.Sebagian pemikir Mahayana mengangkat kaum perempuan sehingga dalam Jataka Cina dapat ditemukan Bhodisatwa yang terlahir sebagai perempuan sebelum akhirnya terlahir sebagai laki-laki yaitu Buddha Gotama.Namun, hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan ajaran Buddha sehingga pada akhirnya lahir konsep Buddha perempuan di Cina yang terwujud dalam Avalokiteswara dalam bahasa Cina disebut Guan-Yin. Untuk memebuat kesejajaran gender dikembangkan konsep Bhodisatwa. Bodisatwa mempunyai pengertian yang lebih luas daripada Bhodisatta yaitu orang yang mampu menjadi Buddha namun tidak langsung memasuki nirwana, tetapi mengabdikan dirinya demi orang lain. Jadi Bhodisatwa bukan hanya ada satu orang seperti halnya dengan Bhodisatta.Evolusi Bhodisatwa Guan-Yin menjadi perempuan juga memberikan dampak kehormatan terhadap perempuan dan memberikan arti bahwa perempuan juga bisa menjadi Buddha.[7]
Dalam Budha, terdapat aliran Therrawada, yaitu  aliran yang paling ortodoks dan kaku. Mereka meyakini bahwa ajaran Budha tidak hanya doktrin atau teori saja, dengan dibuktikan dengan keputusan Sang Budha untuk mengizinkan perempuan menjadi bikhuni.Keputusan ini diambil oleh Sang Budha karena mendapat pertanyaan dari seorang Bikhu yang bernama Amanda; "Apakah seorang perempuan yang menjalani kehidupan kesucian dapat mencapai kesucian sebagaimana laki-laki.Pertanyaan ini dijawab oleh Sang Budha; "Bisa." Tetapi justru keputusan inilah, Therrawada dan Mahayana (aliran lain dalam Budha) memiliki cacat, dalam artian keputusan yang membolehkan perempuan menjalani kehidupan kesucian ini, diwarnai kemelut bahwa Sang Budha sempat ragu-ragu.Apa yang menjadi keragu-raguan Sang Budha ini tidak disebutkan dalam Kitab Suci dan tetap menjadi polemik. Kedua, Sang Budha mengizinkan perempuan menjalani kehidupan selibat, menjadi bikhuni tetap dengan menambahkan 8 peraturan keras. Delapan aturan keras ini menjadi perdebatan di antara dua kubu perempuan, yaitu feminis dan idologis.Kubu feminis menyatakan, berarti Sang budha bagaimanapun masih bersifat seksis, yang berarti dia melawan doktrinnya sendiri yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara. Tetapi golongan kedua berusaha mengontekstualisasikan, melihat latar belakang kondisi sosio masyarakat India saat itu ketika bikhuni didirikan, pada waktu itu perempuan jangankan menuntut hak sama dengan laki-laki, perempuan hanya berposisi sebagai properti kaum laki-laki, tidak pernah independen. Ketika dia menjadi istri laki-laki maka dia menjadi milik laki-laki tersebut, ketika suaminya mati, dia di bawah kekuasaan saudara laki-lakinya dan seterusnya.Golongan kedua ini melihat bahwa sikap Sang Budha sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks sekarang, di mana kesejajaran laki-laki dan perempuan sudah sedemikian gencarnya diperjuangkan, hal tersebut masih cacat karena Sang Budha harus khawatir dengan pergolakan masyarakat. Sang Budha khawatir jika dia membolehkan perempuan langsung naik sedemikian tingkatnya sejajar dengan laki-laki, maka masyarakat dan bahkan bikhu yang belum mencapai kesucian seperti Sang Budha, akan protes belum bisa menerima revolusi sedemikian besar. Tetapi justru hal ini menjadi nperdebatan lagi, kalau memang Sang Budha  dipercaya sudah mencapai kesucian demikian tinggi, kenapa masih khawatir dengan kondisi masyarakat. Hal ini juga berkaitan karena percakapan yang ada dalam Kitab Suci ini juga menjadi legitimasi bagi para bikhu dan kaum laki-laki dalam agama Budha untuk memandang bahwa posisi perempuan sudah selayaknya di bawah laki-laki. Adanya ketidak sejajaran ini berdampak pada permasalahan gender dalam kehidupan sekuler (kehidupan rumahtangga). Dalam agama Budha, kehidupan dicapai dalam dua komunitas, yaitu komunitas religius dan sekuler. Dalam komunitas religius, jelas bahwa diskriminasi muncul, yaitu hilangnya hak perempuan untuk ditahbiskan menjadi bikhuni, seperti pada waktu Sang Budha hidup.Karena tangga bikhuni dianggap sudah hancur dan tidak pernah bisa didirikan kembali ketika India dan Srilanka diserang oleh Bangsa Turki dan Holland.Karena syarat pentahbisan bikhuni dianggap sudah mati, maka kaum perempuan sudah tidak bisa dioptimasi.Hal ini sudah melawan doktrin dasar Sang Budha tentang kesetaraan.
Dalam lapangan sekuler (kehidupan rumahtangga), cacat ini tidak begitu terlihat.Sehingga ada ilmuwan yang menyatakan kesempurnaan teori Sang Budha karena tidak menemukan teks-teks yang bersifat metogenis dalam ajaran dasarnya. Maka seakan-akan, dalam ajaran Sang Budha, kesetaraan gender ini sudah terwujud, padahal sebenarnya tidak juga.
Pembaharuan yang dibawa oleh Buddha tersebut mengajarkan kemuliaan seseorangtidak berasal dari kelahirannya yang berjenis kelamin atau dari keturunan tertentu, melainkan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan.Ritual-ritual persembahan atau pengorbanan tidak dapat menyucikan batin dan membebaskan seseorang dari samsara, oleh karenanya salah satu keyakinan yang mendiskreditkan perempuan karena dianggap tidak dapat menyucikan orangtuanya setelah mereka meninggal adalah tidak benar.
Buddha memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pengikutnya untuk memilih jalan hidup yang terbaik: Meninggalkan keluarga dan menjadi bhikkhu/bhikkhuni, hidup berumahtangga, maupun tidak berumah-tangga. Salah satu cara untuk hidup bahagia adalah dengan membentuk sebuah keluarga. Keluarga yang hidup rukun dan saling mengasihi mutlak demi terwujudnya kebahagiaan. Jika keluarga tidak harmonis, penuh masalah, dan rapuh, sebaliknya penderitaan yang akan muncul. Perkawinan di dalam agama Buddha bukan merupakan sesuatu yang bersifat sakral, dan oleh karenanya tidak mempunyai sanksi religius.Perkawinan adalah komitmen dua orang yang saling mencintai dan memutuskan untuk hidup bersama dalam satu ikatan lembaga perkawinan.Kesepakatan sebuah pasangan untuk saling mengikat janji disahkansecara agama Buddha dan hukum yang berlaku di masyarakat setempat.[8]

Footnotes:


[1] Konsep_Dasar_gender.pdf
[5] http://dhammacitta.org/artikel/diskriminasi-perempuan-buddhis/
[6] Konsep dasar gender.pdf
[8]Buddhism and Marriage. http://www.faithnet.org.uk/KS4/Marriage%20and%20the%20Family/
buddhismsexethics.htm

~ Semoga Bermanfaat ~

Tidak ada komentar:

Posting Komentar