Rabu, 27 November 2013

Respond "Isu-isu Gender dalam Agama" oleh Ati Puspita.

RESPONDING PAPER
Isu-isu Gender dalam Agama
Disusun untuk Memenuhi Syarat pada Matakuliah Relasi Gender dalam Agama-Agama
Dosen pembimbing : Hj. Siti Nadroh, MA


Oleh : Ati Puspita
(1111032100055)

JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2013



1.                  Perempuan dalam politik
Adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan gender. Dengan kata lain, studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat. Keadilan gender biasanya merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Keadilan di sini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segala hal, namun yang dimaksud adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin. Keadilan gender, dengan demikian, dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki dan menikmati status yang sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perekembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu. Oleh karena itu, dalam studi gender digunakan analisis gender yang merupakan pengkajian pembagian kerja yang berbasis jenis kelamin, akses dan kontrol yang dimiliki laki-laki dan perempuan.[1]

2.                  Kekerasan dalam Rumah Tangga
Wacana kekerasan gender di kalangan kaum perempuan sebagai akibat adanya tafsir keagamaan yang memihak kaum lelaki. Dalam perspektif gender, kekerasan selalu ditujukan kepada pihak perempuan. Atau dengan kata lain, perempuan selalu identik dengan kekerasan. Sementara itu posisi ketergantungan ekonomis dan sosial perempuan korban kekerasan terhadap kaum lelaki menyulitkan mereka untuk melaporkan penderitaan dan kejahatan yang mereka alami. Namun, kalaupun kekerasan terpaksa dilaporkan, para pelaksana hukum sering menganggap persoalan tersebut sebagai masalah private dan mendapat perlakuan berbeda bila dibandingkan dengan penanganan mereka terhadap kekerasan publik.
Demikian halnya asumsi peran gender dalam budaya dan tradisi bahkan keyakinan keagamaan di masyarakat sering digunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan tersebut, sehingga mempersoalkan asumsi gender yang diyakini masyarakat dinilai akan mengganggu stabilitas masyarakat serta harmonisasi keluarga, sosial, maupun keagamaan. Akibatnya banyak kaum perempuan korban kekerasan memilih menerima kekerasan sebagai bagian dari nasib hidup mereka, bahkan sering justeru menyalahkan diri mereka sendiri.
Persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik yang terkait dengan masalah sipil dan politik maupun yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan budaya, merupakan persoalan kekerasan atau ketidakadilan gender, karena mengakar pada keyakinan dan ideologi seseorang. Persoalan ini tidak hanya menyangkut urusan masing-masing pribadi, tetapi sampai pada urusan negara. Oleh karena itu, pemecahannya harus secara serempak dengan menempuh usaha jangka pendek, yakni pemecahan masalah-masalah praktis dari kekerasan, dan usaha jangka panjang yang lebih strategis untuk memerangi masalah kekerasan. Dalam usaha jangka pendek, kaum perempuan misalnya mempelajari berbagai teknik untuk menghentikan kekerasan, sehingga setiap ada upaya kekerasan terhadap dirinya akan bisa diatasi. Inilah usaha praktis yang bisa dilakukan. Usaha strategis jangka
panjang dilakukan untuk memperkokoh usaha praktis tersebut. Usaha ini meliputi perjuangan memerangi ideologi bias gender (baca: kekerasan gender) di tengah masyarakat. Dari bebrapa faktor penyebab kekerasan gender seperti di atas, faktor keyakinan agama (tafsir keagamaan) merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang cukup berpengaruh di tengah masyarakat beragama seperti yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat memegang teguh keyakinan agamanya dalam aktivitas beribadah dan bermuamalah. Penafsiran keagamaan dari para pemikir agama (ulama) terhadap sumber ajarannya (al-Quran dan Sunnah/Hadis) sangat mempengaruhi perilaku mereka. Selama ini keberadaan kitab-kitab fikih yang menjadi sumber dalam memahami al-Quran dan Sunnah banyak yang memberikan penafsiran keagamaan yang bias gender, dalam arti lebih menempatkan perempuan pada posisi yang suborninat. Akibatnya, dalam pergaulan sehari-hari perempuan lebih banyak dirugikan.
Kaum lelaki dengan leluasa dapat “menjajah” perempuan dalam berbagai kesempatan. Dari
sinilah muncul kekerasan gender di tengah masyarakat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia Islam umumnya.
Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (kekerasan gender) adalah begitu mengakarnya budaya patriarkhi di kalangan umat Islam. Patriarkhi muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki (Rachman, 2001: 394). Budaya ini banyak memberikan pengaruh dalam teks keagamaan, apalagi para penulis teks-teks tersebut hampir semuanya laki-laki.
Para penafsir keagamaan semakin memperkokoh struktur patriarkhi dengan mengangkat ayat-ayat suci sebagai legitimasi atas struktur tersebut. Budaya Arab yang patriarkhi banyak mempengaruhi para ulama Muslim dalam menafsirkan konsep-konsep agama Islam. Sebagaimana diakui, bahwa fikih Islam lahir sebagai formulasi hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu yang didasarkan pada al-Quran dan Sunnah. Dapat juga dikatakan, bahwa fikih Islam merupakan perpaduan antara ajaran inti Islam dengan budaya lokal (tradisi) (Bruinessen, 1995).
Dari sudut pandang feminisme Islam, patriarkhi dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) yang mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki (bias gender). Di sinilah para feminis Muslim sekarang ini, seperti Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Nawal el Sadawi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan lain-lain berusaha membongkar berbagai pengetahuan normatif yang bias kepentingan laki-laki dalam orientasi kehidupan beragama, terutama terkait dengan relasi gender.
Hampir di sebagian besar masyarakat Muslim sekarang ini, termasuk di Indonesia, masih memegang erat-erat budaya patriarkhi. Hal inilah yang banyak dibahas oleh Fatima Mernissi dalam salah satu karyanya ketika berbicara tentang masalah hijab. Dia menyimpulkan bahasannya bahwa budaya hijab mengharuskan adanya pemisahan ruang gerak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa berkiprah di ruang yang lebih terbuka (sektor publik), sedang perempuan banyak berkutat pada ruang yang lebih sempit (sektor domistik) (Fatima Mernissi, 1997 dan Mazhar ul Haq Khan, 1994).[2]

3.                  Reproduksi
Istilah seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang terkait dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina dan payudara. Ciri jenis kelamin tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan sebagai kodrat Tuhan yang tidak mengalami perubahan dengan konsekuensi-konsekuensi logisnya.
Perbedaan gender yang juga disebut sebagai perbedaan jenis kelamin secara sosial budaya terkait erat dengan perbedaan secara seksual, karena dia merupakan produk dari pemaknaan masyarakat pada sosial budaya tertentu tentang sifat, status, posisi, dan peran laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri biologisnya. Laki-laki dianggap mempunyai sifat kuat dan tegas, menjadi pelindung bertugas mencari nafkah dan menjadi pemilik dunia kerja (publik), dan sebagai orang pertama. Sedangkan perempuan dianggap bersifat lemah sekaligus lembut, perlu dilindungi, mendapat pembagian tugas sebagai pengasuh anak dan tugas domestik lainnya serta dianggap sebagai orang nomor dua (Fakih, 1996:7). Karena sifat dan peran gender merupakan produk dari konstruk sosial budaya maka bersifat tidak permanen dan dapat dipertukarkan.[3]

Footnotes:


[1] Mahpur, Dosen Psikologi UIN Malang, Baseline Study Kesetaraan Gender, versi Pdf (UIN Malang)
[2] Marzuki, Artikel Humaniora: Kekerasan Gender dalam Wacana Tafsir Keagamaan di Indonesia
dalam Perspektif Islam, h. 2-5
[3] Mahpur, Dosen Psikologi UIN Malang, Baseline Study Kesetaraan Gender, versi Pdf (UIN Malang)

~ Semoga Bermanfaat ~

Tidak ada komentar:

Posting Komentar