RESPONDING PAPER
Islam dan Kesetaraan Gender di kalangan Masyarakat Muslim Indonesia
Disusun untuk Memenuhi Syarat pada Matakuliah Relasi Gender dalam Agama-Agama
Dosen pembimbing : Hj. Siti Nadroh, MA
oleh:
Lailatul Fawaidah
Pendahuluan
Timbulnya
beraneka-warna organisasi di Indonesia ini sesuai dengan kebutuhan yang
dirasakan dalam zamanya, dan adanya orang-orang yang cukup kreatif untuk
membentuk dan mengurusnya, dan hilangnya kelompok-kelompok itu karena tidak
lagi memenuthi kebutuhan atau tidak meneysuaikan dengan perubahan zaman.
Periode
1912 -1928 yaitu sejak berdirinya organisasi wanita yang pertama “ Poetei
Mardika” sampai diselenggarakannya Kongres Perempuan Inndonesia yang pertama.
Masa ini di tandai oleh apa yang dinamakan kebangkitan nasional dalam arti
bahwa nampak kesadaaran bahwa bangsa pribumi yang berada di bawah penjajahan
asing harus mengadakan persatuan-persatuan dalam kalanagan sendiri untuk
meninggikan derajatnya. Dalam kalanagan wanita periode ini merupakan
periode pemupukan kesadaran untuk
berorganisasi mengadakan usaha-usaha memajukan wanita.
Prakarsa untuk membentuk organisasi wanita
timbul dari kalangan kaum wanita sendiri (terutama dari kalangan guru wanita
yang merasa terdorong untuk membaktikan tenaganya di luar sekolah), dari
organisasi massa dan partai politik, agama maupun sekuler, juga ada
organisasi-organisasi pemuda nasionalis
mendirikan seksi wanita seperti “Jong Java Meisjeskring” (1915).
“damesafdeeling Jong Islamietenbon-JIBA” (1925). Organisasi-organisasi ini
bersifat umum dan sukarela dalam arti bahwa kaum wanita pada umumnya asal
memenuhi syarat umur dan kewarganegaraan dan menyetujui tujuan organisasi dapat
menjadi anggota atas permintaan sendiri.
Perlawanan yang berabad-abad terhadap bangsa
Indonesia dari kalangan bangsa kolonial Belanda ini menumbuhkan perlawanan yang
di dorong oleh keinginan menjadi merdeka dan meliputi seluruh wilayah itu atas
desakan kaum sosialis, humanis dan reformis liberal yang ada di Eropa dengan
memperkenalkan apa yang dinamakan “ politik etis” kepadda penduduk jajahan.
Dengan politik etis itu, rencaba pendidikan modern (Belanda) mulai dirancang
secara menyeluruh dan diterapkan d hampir semua wilayah.[1]
Pada masa kolonial Belanda struktur pendidikan
itu sendiri dan sistemnya itu masih mengikuti konsep stratifikasi yaitu
mengenal jenjang tinggi-rendah pembagian warga masyarakat, sejak dari yang
paling atas yang kemudian pribumi (“priyayi”) dan akhirnya rakyat umum.[2]
Dalam tahun 1973 Pemerintah Hindia Belanda
membuat rencana pendahuluan “Ordonansi Perkawinan yang Tercatat” yang antara
lain menggariskan bahwa dasar perkawinan adalah monogami. Tettapi rencana ini
ditolak oleh kebanyakan golongan sehingga di tarik kembali. Berhubung dengan
penolakan itu maka oleh sekelompok wanita Indosia dibentuk “Komite Perlindungan
Kaum Perempuan dan Anak” yang kemudian di ubah namanya menjadi “Badan
Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP). Badan ini menjadi
bagian dari kongres perempuan Indonesia (1938) mengadakan penyelidikan mengenai
kedudukan wanita menurut HukumIslam, hukum Adat, hukum Barat, dan juga
mempunyai sebuah Biro konsultasi yang dibawah pemimpin Ny. Maria Ulfah.[3]
Dan dalam sejarah Indonesia tercatat bahwa
selama abad ke-19 di berbagai daerah timbul perlawanan elittradisional (para
raja dan tokoh masyarakat lain) terhadap kekuasaan Belanda tetapi yang setiap
kali berakhir dengan tersingkirnya elit tradisional itu karena kalah dalam hal
kemajuan teknologi persenjataan dan dan dalam hal teknologi komunikasi, gerakan
sosial ini mencari rerorientasi a.l. dengan menghidupkan kembali nilai-nilai
keagamaan, dimana gerakan ini mempunyai tujuan agar rakyat lebih rajin
menjalankan kewajiban agama.[4] dan di Indonesia sekitar tahun
1900 haluan atau semangat baru mulai nampak dalam usaha-usaha orang atau
golongan-golongan untuk memperluas pendidikan bagi pribumi dan pada khususnya
juga bagi kaum wanita yang dianggap dapat menyalurkan nilai-nilai baru melalui
keluarga.
Bagi pihak Belanda golongan swasta, terutama
gereja Katolik dan Protestan, yang juga mendapat subsidi besar dari pemerintah
banyak sekolah-sekolah dan asrama untuk gadis yang didirikan oleh golongan ini,
tetapi,seperti pula pihak pemerintah Hindia Belanda, dan usaha-usaha ini tidak
terlepas dari kepentingan sendiri. Dalam tahun 1881 golongan kristen sudah mengadakan
usaha mendirikan sekolah-sekolah gadis bangsawan,dari golongan agama Islam,
oleh perkumpulan “Muhammadiyah” ada juga yang memajukan kaum wanita sesuai
dengan tuntunan dan ajaran Islam, dimana para kaum diadakan kursus-kursus,
pengajian dan emmbantu mendirikan sekolah putri dan usaha ini berhasil baik
sehingga kaum wanita dapat gerakkan dan kemudian dibentuklan organisasi wanita
yang prakarsai ‘Muhammadiyah” yang kemudian terkenal dengan nama “Aisyiyah”.
Dari pihak kaum wanita sendiri, sudah selayaknya bahwa keinginan dan dorongan
untuk memajukan wnaita berasal dari kaum wanita sendiri. Mereka tidak lagi
merasa puas dengan cara hidup yang terbatas yang diisi dengan
kewajiban-kewajiban untuk keluarga dan rumahtangga saja, mereka ingin
memperoleh kebebasan dan bkerja di lingkungan yang lebih luas, dialami juga ketidak
adilan dalam adat-istiadat yang berlaku dalam perkawinan seperti kawin paksa,
sistem poligami, sistem selir, ditambah dengan adanya sistem nyai dalam
masyarakat kolonial.[5]
Pada permulaan sekitar tahun 1900, mereka para
wanita bekerja sendiri-sendiri, dimana sebelum R.A. kartini sudah adda para
wanitadi kalanagn bangsawan yang giat dalam usaha memajukan wanita tetapi hanya
dalam lingkungan kecil. Dalam abad ke-20 lambat laun makin banyak peran wanita
yang mendapat kesempatan memperoleh pendidikan sekolah, yang di prakarsai oleh
tiga bersaudara yaitu: Kartini, Roekmini dan Soematri, setelah wafatnya
Kartini, mereka mengajak membentuk suatu perkumpulan persatauan yang kuat untuk
mengabdikan diri pada cita-cita meninggikan derajat bangsa.
Atas prakarsa “Boedi Oetomo” (yang didirikan
20 mei 1908) maka dalam tahun 1912 didirikan perkumpulan wanita yang pertama di
jakarta yang dinamakan “Poetri Mardika” tujuan perkumpulan ini memberi bantuan,
bimbingan dan penerangan kepada gadis pribumi dalam usaha menuntut pelajaran,
memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk bertindak di luar rumah tangga dan
meyatakan pendapatnya di depan umum, berusaha menghilangkan rasa rendah pada
wanita dan meninggikan derajatnya sehingga setingkat dengan kaum pria. Setelah
itu banyak organisasi muncul seperti : Pawijatan Wanito di magelang, “PIKAT” di
manando “Purborini” di Tegal.dan lain sebagainya[6].
Pergerakan wanita selama 25 tahun yang pertma
pada pokoknya bersifat kultural dalam arti mereka memperjuangkan nilai-nilai
baru dalam hal pendidikan kesusilaan dan perikemanusiaan, khususnya meninggikan
para wanita dari keluarga dan masyarakat. Pada tanggal 22 desember 1928 ada
perkumpulan wanita yang mengadakan kongres pertama yang menghasilkan 20
perkumpulan dari gerakan wanita yang disebut dengan (PPPI), perkembangannya
badan federasi yang dinamakan “PPPi” pada tahun 1928 menjadi (PPII), kemudian
di rubah lagi pada tahun 1029 menjadi (KPI), kemudian pada tahun 1935 sejak
1945 zaman kemerdekaan dinamakan (“KOWANI” ).[7]
Pada
periode 1928-1942, yaitu terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia yang
pertama sampai pendudukan Jepang, masa ini di tandai semangat persatuan
nasional. Pergerakan pemukan dan pergerakan nasional pada umumnya memuncak yang
nampak pada Sumpah Pemudah, dalam masa dengan semangat kebangsaan yang bernyala-nyala
ini timbul pula “Isteri Sedar” di Bandung (1930), selain itu ada organisasi
wanita yang juga bersemangat mengecam pemerintah kolonial, yaitu perkumpulan
wanita “Mardi Wanita” didirikan tahun 1933 oleh anggota wanita partai politik
“Pertindo” setelah partai ini dikenakan “Vergadeverbod” makan kelompok ini di
ganti namanya “Persatuan Marhaen Indonesia” berpusat di Yogyakarta pada tahun
1935.dalam kalangan lain juga ada kegiatan berorganisasi wanita bangsawan di
Sala yaitu perkumpulan “Putri Noarpo Wandowo” tahun 1931, dan di tahun 1940 di
Jakarta di bentuk perkumulan “Pekerja Perempuan Indonesia” yang terdiri dari
mereka yang bekerja di perkantoran, pemerintah maupun swasta, satu hal yang
mencerminkan kemajuan wanita ialah terbentuknya perkumpulan dalam kalanagan
mahasisiwi yang dinamakan “Indonesia Vrouwelijke Studen tenvereniging-IVSV,
sehingga banyak para wanita yang berkuliah.
Pada periode 1942-1945, yaitu zaman kedudukan
Jepang sampai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam zaman pendudukakn tentara asing
ini semua perkumpulan dilarang kecuali kelompok-kelompok yang membantu Jepang
dalam memenangkan peperangan untuk membentuk Asia Timur Raya. Pada masa pendudukan Jepang usaha-usaha ini
berhenti tapi di mulai lagi setelah kemerdekaan tercapai. Dari tahun ke tahun
diadakan usaha-usaha untuk mengatasi persoalan-persoalan, baik dari pemerintah
maupun dari golongan-golongan dalam masyarakat terutama organisasi-organisasi
wanita.Di antara kelompok-kelompok itu yang didirikan oleh penguasa Jepang
ialah “Fuzin-Kai ( arti: perkumpulan wanita). Fusinki ialah membantu garis
dengan memperkuat garis belakang, bantuan garis depan berupa latihan pekerjaan
palang merah, penggunaan senjata, penyelenggaraaan dapur umum, pembuatan kaos
kaki untuk prajurit serta segala sesuatu
yang berhubungan dengan perang, sedangkan garis belakang berupa menanam
kapas untuk menambah bahan pakaian, mengurus hewan dan tanaman dan lain-lain.
Dengan tidak disengaja “Fuzinkai” berguna sebagai persiapan untuk partisipasi
dalam sebuah usaha menegakkan kemerdekaan negara dalam tahun-tahun pertama
setelah Proklamasi yaitu “Persatuan Wanita Indonesia (Perwani).[8]
Pada periode 1945-1950 yaitu proklamasi
Kemerdekaan sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh dunia
Internasional, dalam period eini merupakan masa perang kemerdekaan melawan
penjajahan kembali organisasi-organisasi wanita timbul sesuai dengan tuntutan
zaman, yaitu yang emmpunyai tujuan ikut serta dalam usaha membela dan
menegakkan kemerdekaan negara. Di tahun ini ada semanagat persatuan baru yaitu
dibentuknya “ PERWANI” yang menggantikan Fuzinkai untuk menjalankan tugas
digaris belakang dan membantu mereka yang bertempur. Dan tidak lama setelah
Proklamasi Kemerdekaan didirikan Perwari yang menjadikan perwani. Pada tahun
1945 didirkan pula “Pemuda (Putri”, di
bidang politik juga nampak kegiatan dengan didirkannya “Masyumi” dengan bagian
Muslimatnya, pada masa perjiangan ini juga tombul organisasi wanita yang
mempunyai sifat khusus yaitu antara para isteri dalam lingkungan angkatan
Bersenjata yaitu “Persaudaraan Isteri Tentara-Persit” 3 April 1946,
“Jalasenastri” (1949) dan “persatuan Istri Polisi” 17 agustus 1949.dan
bersama-sama mereka dapat menangulangi persoalan-persoalan yang dihadapi istri
prajurit dan dalam tiap-tiap angkatan berfusi dalam tahun 1950an setelah
refolusifisik selesai guna mencapai effesien kerja dan memperluas usaha dengan
jalan kerja sama.
Periode 1950-1959, yaitu kedaulatan Republik
Indonesia diakui sampai politik Pemerintah berlandaskan gagasan Demokrasi
Terpimpin, setelah kedaulatan negara diakui oleh dunia internasional dan
peperangan berakhir maka perhatian dapat dicurahkan kepada pembangunan di
segala bidang. Dan ternyata bahwa dalam periode ini bidang politik meminta
banyak sekali perhatian karena adanya bermacam-macam persoalan yang bertalian
denga penyusunan kekuatan partai-partia, pada tahun 1955 kaum wanita mendpat
berhak memilih menentukan hasil pemilhan umum, dan tidak kurang dari 6
organisasi wanita dibentuk yang merupakan bagian dari politik, dan di antaranya
ada yang didirikan oleh anggota-anggota wanita dari sesuatu politik, dan ada
yang didirikan karena dipengaruhi oleh sesuatu partai politik yaitu: “Parkiwa,
Gerwis, Perwamu, Wanita Demokrat Indonesia dan Wanita Nasional,
organisasi-organisai wanita yang mempunyai hubungan dengan partai-partai
politik tersebut dimaksudkan untuk membantu partai dengan menyebar luaskan
ideologinya dan mendukungnya pada pemilihan umum, tapi mempunyai kedudukan yang
cukup otonom dengan anggaran dasar yang tersendiri.[9]
Periode 1959-1966, yaitu sejak poltiik
pemerintahan berlandaskan gagasan demokrasi terpimpin sampai terbentuknya
pemerintahan Orde Baru.di bandingkan dengan periode 1950-1959 di mana ada 6
organisasi wanita yang didirikan yang berafiliasi dengan partai politik, maka
dalam masa organisasi sejenis itu tidak ada yang bentuk kebanyakan perkumpulan
yang didirikan ialah dalam lingkungan jawatan misalnya Carakawati (1959),
Persatuan wanita bank Bumi daya (1959), dan lain-lain
Dan dapat disimpulkan bahwa perkembangan dalam
priode setelah ditetapkanya demokrasi terpimpin ialah bahwa bahwa organisasi
wanita mengalami pengaruh dari pertentangan-pertentangan dibidang politik,
tetapi disampingnya itu mereka lebih didikut sertakan dalam usaha-usaha
pembangunan nasional melalui badan koordinasi golongan-golongan fungsional
“sekber Golkar”.[10]
Periode 1966 sampai 1976, yaitu sejak
pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, dalam masa peralihan dari Orde Lama ke
Orde Baru sebuah kelompok wanita yang terdiri dari beberapa organisasi,
kebanyakan golongan agama (yang paling menentang aliran kiri), memegang peranan
yaitu kelompok yang dinamakan KAWI, ada juga KAMI, KAPI dan KAPPI, seperti
periode sebelumnya, periode ini juga di tandai oleh makin banyaknya berdirinya
organisasi ostri dan karyawati dalam jawatan pemerintahan diantaranya IKKH
(1966)dan lain-lain, selanjutnya organisasi yang mempunyai bidang kegiatan
khusus seperti PERWOSI dan KNKWI, dan suatu perkembangan penting ialah bahwa
organisasi di kalangan ABRI ditetapkan sebagai semi-dinas. Perlu dicatat di
sini bahwa dalam periode ini belum ini terbentuk organisasi wanita sebagai
pemdukung atau yang berafiiliasi dengan partai politik sejak diadakan
penyederhanaan dalam partai politik menjadi duah buah yaitu “Partai Persatuan
Pembangunan” (dahulu, NU, Permusi, PSII dan Peri) dan “Partai Demokrasi
Pembangunan” (dahulu PNI, Partai Katolik, Perkindo, IPKI dan Partai Murba)
dalam bulan Januari 1973. Dan yang menarik perhatian juga ialah bahwa terbentuknya
kelompok yang emmpunyai kehiatan dalam bidang tertentu yang diapresiasikan oleh
kaum wanita dan kebanyakan anggotanya terdiri dari kaum wanita misalnya “Mitra
Budaya”, Yayasan lemabaga konsumen dan Ikatan sekretaris Indonesia.[11]
Penutup :
Pada tauhn
1912-1928 masyarakat jajahan : bangkitnya kesadaran nasional, sifat
organisasi wanita: umum; keanggotaan sukarela ; memupuk keasadaran akan harga
diri dan pentingnya pendidikan untuk menghilangkan ketidak adilan. Pada tahun 1928-1942 pada akhir masa ini mulai ada diferensiasi
usaha utama: memupuk kesadaran nasional dan mengusahakan terlaksananya
persamaan hak. Pada tahun 1942-1945, organisasi-organisasi yang bersifat
nasional dilarang; gerakan wanita berlangsung terus tanpa melembaga ;
“Fuzinkai” membantu garis depan dan garis belakang; keanggotaan diwajibkan
untuk isteri pamongpraja, sukarela untuk umum. Pada tahun 1945-1950 zaman
Revolusi Fisik; semangat perjuangan kemerdekaan; organisasi-organisasi wnaita
membantu dalam perjuangan ,enegakkan kemerdekaan bangsa, juga dengan mengadakan
hubungan luar negeri; keanggotaan sukarela, selanjutnya tahuna 1950-1959 masa
permulaan kemerdekaan setelah kdaulatan diperoleh; suasana demokrasi liberal;
organisasi-organisais wanita banyak didirikan di bermacam-macam bidang, organisasi
isteri dan karyawati; keanggotaan sukarela; usaha utama meninggikan derajat
wanita, pengabdian masyarakat dan kesejahteraan keluarga; kerjasama dengan
pemerintah terlaksananya hak-hak wanita. Di tahun 1959-1966, masa demokrasi
terpimpin, pertentangan antarar golongan komunis dan non-komunis juga tercermin
dalam pergerakan wanita, organisasi-organisasi ini banyak didirikan di
lingkungan jawatan di samping yang lain, usaha gerakan ini meninggikan derajat
wanita , partisipasi dalam usaha pemerintahan menyusun masyarakat sosialis yang
adil dan makmur, serta dalam perjuangan politik mengembalikan Irian Barat dalam
wilayah RI dan Konfrontasi terhadap Malaysia, padd atahun 1966-1975 sejak
pemerintahan Orde Baru dengan demokrasi Pancasila banyak organisasi-organisasi
wanita didirikan di bidang khusus serta menurut profesi , keanggotaanya
sukarela, organisasi wanita di lingkungan jawatan militer dan sipil di
integrasikan dengan dinas keanggotaan otomatis , usahan utamanya partisipasi
dalam pembangunan nasional termasuk kesejahteraan keluarga danmeninggikan
derajat wanita.
Referensi :
Suryochondro, Sukanti,
Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, Jakarta
: CV Raja Wali, 198
Madjid, Nurcholis, Indonesia Kita, (Jakarta : Universitas Paramadina Jakarta,2004
Footnotes:
[1]Nurcholis Madjid, Indonesia Kita,
(Jakarta : Universitas Paramadina Jakarta,2004), h.27
[2]
Nurcholis Madjid, Indonesia Kita,
(Jakarta : Universitas Paramadina Jakarta,2004),. H. 28
[3]Sukanti
Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, (Jakarta : CV Raja Wali,
1984),
h.104
h.104
[4]Sukanti
Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, (Jakarta : CV Raja Wali,
1984),
h. 69
h. 69
[6]Ibid, 80-85s
Tidak ada komentar:
Posting Komentar