Respond "Islam dan Kesetaraan Gender di Kalangan Masyarakat Muslim Indonesia" oleh Ati Puspita.

RESPONDING PAPER

Islam dan Kesetaraan Gender di Kalangan Masyarakat Muslim Indonesia

Disusun untuk Memenuhi Syarat pada Matakuliah Relasi Gender dalam Agama-Agama

Dosen pembimbing : Hj. Siti Nadroh, MA

Oleh : Ati Puspita

(1111032100055)

JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2013

Modernisasi dan Perubahan Sosial

Pada abad terdahulu sebenarnya perempuan di Indonesia sudah mempunyai peranannya yang strategis dalam masyarakat.:

1. Abad ke-14 ada tiga kerajaan Islam yang dipimpin perempuan, yaitu Sultanah Khodijah, Sultanah Maryam dan Sultanah Fatimah, tapi sayang harus menyerahkan kekuasaanya kepada laki-laki karena fataw Qodli Makah yang melarang kepemimpinan perempuan.

2. Pada zaman Majapahit, sejarah mencatat pula ratu Tribuana Tungga Dewi (1328) yang kemudian melahirkan raja Majapahit Hayam Wuruk.

3. Aceh pernah dipimpin seorang perempuan Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan(1641-1699).

4. Di Sulawesi Selatan, Siti Aisyah We Tenriolle menjadi ratu Tanette tahun 1856.

5. Di Kutai pernah pula berkuasa seorang ratu, yaitu Ratu Aji Sitti.

Masa perjuangan, ketika bangsa ini tengah berjuang dengan senjata melawan penjajah, sejumlah pahlawan perempuan:

1. Raden Ayu Ageng Serang

2. Tjut Nya’ Dien

3. Tjut Meutia

4. Laksamana Malahayati

Awal abad ke-20 merupakan satu periode penting dalam sejarah Indonesia, termasuk dalam gerakan perempuan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah kolonial dengan politik etisnya, terutama melalui institusi pendidikan modern, telah menciptakan masyarakat baru yang akrab dengan modernitas  à Kartini (pengggerak emansipasi perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan)

Pemikiran dan Gerakan Perempuan Di Indonesia

Tumbuhnya berbagai gerakan perempuan di Indonesia di samping dipengaruhi oleh perubahan sosial-budaya juga berkaitan erat dengan gerakan pembaharuan Islam yang berlangsung pada awal abad ke-20. Kebijakan politik balas jasa kolonial telah menyebabkan masyarakat muslim baru yang sangat akrab dengan pranata sosial budaya dan pemikiran modern. Contohnya: lahir karya sastra bernafaskan Islam yang berjudul Hikayat Faridah Hanum yang ditulis syekh al-Hadi. Inti dari karya tersebut bahwa seorang wali tidak boleh memaksa putrinya menikah dengan orang lain, karena akan mengakibatkan penderitaan seperti yang dialami tokoh Faridah Hanum, yang akhirnya ia harus menentukan sendiri pilihan hidupnya.

1. Dalam hal pendidikan, muncul tokoh perempuan dari Sumatra Rohana Kudus Adik Sultan Sahrir. Ia mendirikan sekolah Kerajinan Perempuan tahun 1911. Pada tahun 1912, ia menerbitkan surat kabar perempuan Soenting Melayu yang artinya perempuan Melayu.

2. Di Medan terbit surat kabar Perempuan Bergerak untuk mendukung sosialisasi dan advokasi gagasan kemajuan perempuan.

3. Di Jawa juga terbit Wanito Sworo yang dipelopori Siti Soendari adik dr.Sutomo pada tahun 1912.

4. Rahmah el-Yunusiah mementingkan pendidikan agama diatas segala-galanya. Ia mendirikan Diniyah School Putri pada tahun 1923. Perjuangan Rahmah ini tidak dapat dipisahkan dari gerakan pembaharuan Islam di Sumatra Barat pada khususnya. Ia mengadopsi sistem pendidikan modern kolonial yang kemudian diberi ciri khusus keislaman.

5. Dewi Sartika

6. Nyai Ahmad Dahlan

7. Maftuhah Yunus, ia menjadi satu-satunya guru perempuan yang mengajar di HIS Salatiga pada tahun 1938.

8. Hj. Siti Latifah Herawati Diah. Public officer di DEPLU yang bertugas memberikan penerangan kepada pers asing yang membutuhkan informasi dalam negeri. Sampai kemudian menjadi pemimpin redaksi berbagai majalah sejak 1950-an.

Pada tahun 1951 ada kemajuan besar dalam wacana dan gerakan perempuan Islam di Indonesia, yaitu diperbolehkannya perempuan menjadi hakim.

Perkembangan Organisasi Perempuan

A. Sejak berdirinya Budi Utomo 1908 yang kemudian menjadi tonggak kebangkitan, sejumlah perempuan intelektual Indonesia memprakarsai berdirinya pergerakan-pergerakan atau organisasi-organisasi perempuan. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Putri Mardika yang didirikan atas bantuan Budi Utomo tahun 1912 di Jakarta.

B. Perkumpulan Kautamaan Istri 

C. Sopa Trisno di Yogjakarta yang diprakarsai Nyai Ahmad Dahlan

D. Perkumpulan wanita Muhammadiyah dengan nama “Aisyiah”.

E. Organisasi Muslimat NU

F. Wanodya Utomo dari SI, dan Muhammedaansche Vrouwen Vereeninging.

G. PPII (Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia) pada tahun 1929. Pembentukan federasi tersebut mengundang kritik dari sejumlah organisasi perempuan. Mereka menilai bahwa PPII tidak lebih dari dari istri kaum bangsawan yang sekedar kumpul-kumpul, karena hanya terfokus pada masalah domestik.

Memasuki Alam Perdebatan

Salah satu isu penting yang selalu menjadi perdebatan panjang adalah masalah poligami. Dalam hal ini ada dua kelompok, yaitu kelompok radikal yang tidak mau kompromi dengan kaum agama dan kelompok kedua mereka yang dapat berkompromi dengan agama sehingga poligami merupakan ajaran Islam yang harus ditaati, namun tidak berarti mereka menyetujui praktik poligami dilakukan sekehendaknya.

Selanjutnya wacana tentang perempuan didominasi pemikiran Sukarno yang mengangkat isu perempuan dalam agenda makro perubahan sosial dan politik. Keterlibatan Sukarno sebenarnya dimulai sejak kongres perempuan ke-1, 1928. ia mengetengahkan pentingnya dimensi politik dalam gerakan perempuan. Ia ingin melepaskan gerakan perempuan dari koridor sempit feminisme dan emansipasi dan menarik ke dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947 ia menerbitkan buku tentang perempuan yang berjudul Sarinah.

Sebut saja Munawar Chalil dari Persis, ia memberikan pandangan tandingan yaitu tidak menghinakan, tidak mendewakan dan tidak menyamaratakan perempuan. Karena menurutnya, perempuan memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sehingga kodrat perempuan lebih lemah dari laki-laki. Menurutnya peran perempuan adalah sebagi puteri, istri, dan ibu.

Pada perkembangan selanjutnya, marak tuntutan diadakannya UU Perkawinan, yang kemudian dibentuk komisi perkawainan yang menghasilkan rancangan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang amat ketat. Namun secara mengejutkan pemerintah mengeluarkan keputusan No. 19/1952 yang salah satu isinya adalah memberi tunjangan dua kali lipat bagi pensiunan yang beristri dua. Tentu saja hal ini mendapat reaksi pro dan kontra.

Masa Orde Baru

Kaum perempuan masa itu ditempatkan sebagai partner manis bagi pembangunan, karena perempuan dianggap sebagai sumber daya pembangunan. Ini terlihat pada blue print pembangunan sebagaimana termaktub dalam GBHN, bahwa “wanita memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan”.

Wacana tentang perempuan di kalangan intelektual muslim yang berkembang pada saat itu juga berada dalam kerangka ideologi pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh rumusan pemikiran Islam pada saat itu yang berorientasi pada pembangunan. Sebut saja misalnya Zakiyah Derajat, pemikiran dan praktik sosial keagamaan yang dikembangkan berada dalam koridor kebijakan pemerintah orde baru, termasuk masalah perempuan. Ia terlibat membidani lahirnya lembaga untuk perempuan di lingkungan Depag, yaitu Perwanida (Persatuan Wanita Departemen Agama). Seperti halnya Dharma Wanita, Perwanida memberi kursus-kursus pada istri-istri pegawai agar dapat berperan sebagai pendamping suami yang baik. Dengan demikian politik gender pemerintah Orde Baru telah memberdayakan perempuan bahkan melanggengkan perempuan tetap pada ranah domestik.

Tokoh lainnya:

-          Suryani Tahir

-          Tuty Alawiyah     

Pada perkembangan selanjutnya, dekade 1990-an mulai berada dalam kerangka ideologi feminisme yang menekankan kesetaraan gender. Meskipun tidak semua umat Islam dapat menerimanya, wacana Islam dan peran perempuan menjadi penting. Wacana feminisme di Indonesia tidak hanya didominasi pandangan feminisme sekuler, tetapi juga feminisme Islam.

Masa Reformasi

1.  Pada tahun 1997, Munas NU di Lombok mengeluarkan fatwa bahwa perempuan dapat berkiprah di ranah publik dan berperan aktif dalam berpolitik. Pada tahun 1999, fatwa itu semacam dianulir oleh munas alim ulama MUI bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Termasuk tokoh Muhammadiyah Amin Rais.

2.  Musdah Muliah yang mengkritisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Counter Legal Draft KHI nya, melalui pendekatan gender analisis.

3. Perjuangan perempuan masih terus berlanjut untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, termasuk kuota 30% pun merupakan hasil Perjuangan perempuan yang cukup panjang dan sangat melelahkan, dan juga UU KDRT No 23/2004, yang memberi peluang untuk dapat menciptakan hukum yang lebih adil khususnya bagi perempuan, karena pasal-pasal yang ada dalam UU ini secara keseluruhan mengedepankan pola relasi kemanusiaan dan kebersamaan antara suami istri, bahwa suami istri tidak boleh saling menyakiti dan melakukan tindak kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, agar terwujud keluarga yang sakinah.

~ Semoga Bermanfaat ~